Site Loader

Peraturan Menteri Keuangan nomor 165/PMK.03/2017 merupakan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016. Pokok-pokok perubahan pada PMK 165/PMK.03/2017 antara lain terkait:

  1. Tata cara pembebasan PPh Final atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang diamnestikan
  2. Tata cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan
  3. Pengungkapan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (disebut juga dengan Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final atau PAS-Final)

Artikel ini akan membahas program terbaru dari DJP yaitu Program Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final atau PAS-Final.

Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (PAS-Final)

1. Umum

Sesuai Pasal 44A ayat (1) PMK-118/PMK.03/2017 stdtd. PMK-165/PMK.03/2017, Wajib Pajak dapat melakukan Pengungkapan Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan (diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan).

Selanjutnya pada Pasal 44A ayat (2) diatur bahwa Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan atau Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan (UU-11/2016 jo, PP-36/2017).

Pajak Penghasilan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan Pajak Penghasilan (DPP). Pengungkapan Harta sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final dengan dilampiri bukti pembayaran Pajak Penghasilan atas Harta.

Pembayaran Pajak Penghasilan tersebut dilakukan dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan Kode Jenis Setoran 422 dengan mencantumkan pembayaran atau penyetoran untuk Masa Pajak dilakukannya pengungkapan Harta.

2. Dasar Pengenaan Pajak(DPP)

Dasar pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud adalah:

  1. sebesar jumlah Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  2. sebesar jumlah Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
  1. Tarif PPh Final

Sesuai Pasal 4 ayat (1) dan (2) PP-36/2017, tarif Pajak Penghasilan atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan atau dianggap sebagai penghasilan ditetapkan sebagai berikut:

  1. Wajib Pajak badan sebesar 25%;
  2. Wajib Pajak orang pribadi sebesar 30%; dan
  3. Wajib Pajak tertentu sebesar 12,5%.

Wajib Pajak tertentu sebagaimana dimaksud merupakan:

  1. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp4.800.000.000,00;
  2. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp632.000.000,00; atau
  3. Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas, dengan ketentuan:
    1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp632.000.000,00; dan
    2. jumlah penghasilan bruto yang bersumber:
      • dari usaha dan/atau pekerjaan bebas; dan
      • selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp4.800.000.000,00.
  1. Pembebasan atas Sanksi

Dengan melakukan pengungkapan harta sebagaiamana dimaksud pada pasal 44A ayat (1) PMK-165/PMK.03/2017 Wajib Pajak dapat menghindari pengenaan sanksi Pasal 18 ayat (3) dan (4) UU -11/2016, yaitu:

  1. Atas Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
  2. Atas Harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (2% per bulan, maks. 24 bulan).
  1. Kesimpulan

Dalam hal Wajib Pajak memiliki:

  1. Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan; atau
  2. Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Sebaiknya WP melakukan pengungkapan harta sesuai mekanisme Pasal 44A PMK-118/PMK.03/2017 stdtd. PMK-165/PMK.03/2017.

Referensi:

  1. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Pengampunan Pajak
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/ PMK.03/2017
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih Yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasila

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *